Jakarta – Komite Aksi Mahasiswa Pemuda Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mempertanyakan ketidakpekaan Kapolda Sumatera Utara Irjen Rycko Amelza Dahniel yang tidak bisa meredam reaksi penolakan kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Utara Basir Hasibuan.
Pasalnya, Tito dijadwalkan akan bertolak ke Medan, pada Minggu 5 Februari 2017, dalam rangka meresmikan program E-Policing namun beredar penolakan dari Ketua PW Muhammadiyah Sumut Basir Hasibuan di akun facebooknya, Jumat 3 Februari 2017 seperti yang dirilis http://dinamikarakyat.com/politik/Tito-Ditolak-Datang-ke-Medan#.WJS7a0Dv_HQ.facebook.
“Entah itu hoax atau tidak soal penolakannya, tapi yang jelas kepekaan Kapolda Sumut patut dipertanyakan. Harusnya bisa meminimalisir ruang gerak pihak-pihak yang bikin gaduh itu,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama hari ini.
Haris pun mengingatkan agar Ryco bisa melihat situasi yang berkembang saat ini, sebab dia khawatir ada segelintir pihak yang berusaha memanfaatkan jabatan Kapolda Sumut bahkan bisa dikatakan ditunggangi. Apalagi, kata Haris, dalam tulisan Basir disebutkan bahwa “anggap saja Kapolda kita pimpinan Polri di Indonesia” dibandingkan Kapolri Tito Karnavian yang sudah diakui sebagai pucuk pimpinan korps Bhayangkara.
“Kita ingatkan jangan sampai ada penunggang gelap yang manfaatkan jabatan Kapolda Sumut seolah-olah pro kepada segelintir kelompok itu. Polri harus solid jangan mau dipecah belah, jika masih tetap terkontaminasi maka sudah selayaknya jabatan Ryco di evaluasi,” tutur dia.
Selain itu, Haris mengaku aneh dengan penolakan yang cuma beredar di akun sosial media tersebut. Justru, kata Haris, kedatangan mantan Kapolda Metro Jaya itu disambut positif oleh pemuka agama di Medan. Para ulama juga mengaku sangat menunggu kedatangan Kapolri untuk meresmikan program E-Policing tersebut.
“Ulama Medan saja sambut positif kedatangan Kapolri kok ini akun aneh-aneh aja. Jangan-jangan cuma provokator yang gak berani muncul dipermukaan cuma bisanya lewat sosial media provokasinya,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting mengatakan, Elektronic Policing (E-Policing) merupakan pemolisian era digital atau pemolisian secara elektronik atau pemolisian secara online.
“Ini adalah inovasi sistem kerja berbasis IT yang dilakukan Polri guna meningkatkan pelayanan kepada public yang berbasis IT,” katanya.
Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya akan semakin meningkat, pelayanan polisi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, tranparan, akuntabel informatif dan mudah diakses, maka polri perlu membuat model pemolisian dengan memperhatikan hal- hal :
Manfaat bagi kemajuan bangsa dan Negara, kesejahteraan masyarakat, kemajuan institusi Polri. Model Pemolisian baik yang berbasis wilayah, kepentingan maupun dampak masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan keselamatan).Fungsi dan tugas pokok Polisi baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas Kepolisian arah untuk Polri kedepan setidaknya untuk 2020 Polri sebagai institusi yang professional (ahli), cerdas (kreatif dan inovatif) bermoral (berbasis kepada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin).Model-model pembinaan baik untuk kepemimpinan, bidang administrasi, bidang operasional maupun capacity building.
“E-Policing menjadi harapan sekaligus ancaman, diera digital E-Policing merupakan kebutuhan bagi institusi kepolisian untuk dapat terus hidup tumbuh dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang modern dan demokratis dalam rangka mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial,” tambah Rina.