JAKARTA – Setelah gonjang-ganjing kantor pos mau bangkrut melalui pemberitaan media saat RDP Komisi VI lRI dengan Kementerian BUMN beberapa hari sebelumnya, Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat dan Bermartabat (SPPIKB) merencanakan akan turun lagi ke jalan pada akhir Juli 2019, seperti ingin mengulang kembali aksi damai aksi damai Februari 2019 saat gaji pak pos telat dibayarkan.
Rencana aksi kali ini (31/7/2019) langsung di 5 titik secara bersamaan, Kementrian BUMN, Kementrian Kominfo, Kementrian Tenaga Kerja, DPR dan Istana Presiden akibat adanya rencana Manajemen Pos Indonesia yg dipimpin oleh Gilarsih Wahyu Setijono untuk memundurkan pembayaran gaji dari yg biasanya tanggal 1 ke tanggal 25 setiap bulannya.
“Baru beberapa bulan lalu (Februari 2019) kami turun ke jalan akibat pembayaran gaji yg mundur 4 hari, sekarang malah mau dimundurkan lagi selama 25 hari. Memang Manajemen sama sekali tidak lagi memikirkan nasib pegawai lagi. Bahwa manajemen tidak mampu mengelola perusahaan, jangan kami yang selalu menjadi korban dong,” ungkap Hendri Joni Sekjend SPPI KB yang juga Ketua DPW II Sumbar, Riau dan Kepri sehabis sosialisasi kemarin di Padang (19/07/2019).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Deni Imrom ketua DPW IV SPPIKB Jakarta-Bekasi dan Tangerang (Jakaberang) setelah mendengar masukan dari anggota Serikat daerah yang sudah menghadiri acara sosialisasi maka pihaknya sepakat mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus beserta anggota melalui “Pernyataan Sikap” untuk berkumpul di Gedung Pos Ibukota Jakarta agar bersama-sama menolak rencana tersebut.
“Bahkan kami sebagai Pilot Nasional langsung menyanggupi menjadi tuan rumah pelaksanaan Aksi Damai 317 tersebut,” jelasnya.
Adapun beberapa poin dalam pernyataan bersama SPPI KB wilayah Jakarta adalah penyataan tersebut sudah diikuti oleh semua DPW di Indonesia.
“Bagaimana dengan nasib kami saat ini ? Kredit dengan Bank, Koperasi, belum lagi cicilan rutin, biaya anak sekolah, biaya Rumah Tangga, siapa yang mau menanggung selama 25 hari tsb? Dan belum pernah sejak perusahaan ini berdiri ada upaya pemunduran pembayaran gaji sepeti ini. Mereka enak yang di atas gajinya besar-besar bisa nunggu karena punya tunjangan representativ yang besarannya puluhan juta, nah anggota kami kebanyakan berasal dari level bawah perusahaan hanya gaji tok,” lanjut Cecep Wawin Sekwil DPW Jakaberang.
SPPIKB merencanakan akan turun ke jalan FULL POWER Nasional hampir 7000 anggota dikerahkan dan merencanakan akan terus melancarkan aksi tersebut hingga permintaan dipenuhi.
“Kami menuntut agar segera semua Direksi diganti, mereka telah membuat perusahaan ini BANGKRUT. Keledai saja tidak jatuh ke lobang yang sama dua kali. Ini sudah berkali kali. Kami baru bicara gaji saja, belum biaya biaya kecil lainnya yang selalu ditunda pembayarannya. Memang perusahaan ini sudah Bangkrut, Hutangnya banyak dipakai hanya untuk bayar konsultan-konsultan yang gak jelas juntrungannya. Direksi saat ini semua HARUS GANTI !!! Kami mendesak agar pemegang saham, Komisaris cq.Kementerian BUMN untuk segera memperhatikan permintaan kami. Tolong perhatikan usulan kami. Berkali kali kami mengikuti kemauan Kementerian BUMN, menempatkan Direksi dengan latar belakang beragam, yang jadi korbannya itu KAMI. Sekali ini kami minta agar Kementerian mau mengakomodir usulan kami. Kalau memang pemegang saham sudah tidak perduli, maka ijinkan kami yg masih perduli untuk berbuat,” tambah Fadhol Wahab Aktivis Senior SPPIKB melalui telepon selularnya.
Senada dengan Fadhol, Salami yang juga Aktivis kawakan SPPIKB mengatakan pihaknya selalu memberi masukan kepada pemegang saham mengenai kondisi Pos yang sudah dinilai makin amburadul. Dia menyayangkan suaranya seakan tidak terdengar. Memang harus ada korban dulu mungkin baru diberi atensi,” kata Salami.
Pihaknya memohon semua stakeholder Pos untuk bersama-sama mengetuk pintu hati pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden khususnya Menteri BUMN agar segera menindak Direksi Pos saat ini yang sejak awal menjabat sudah terkesan arogan tidak mau mendengar masukan dari bawah. Hampir 26 ribu pegawai Pos yang akan terkena dampak ekonomi apabila kebijakan ini diberlakukan, di saat pemerintah mulai akan fokus dalam pengembangan SDM anak negeri.
“Kok bisa ada kebijakan kekacauan seperti ini. Kami juga menghimbau agar semua Direksi Pos mengundurkan diri sehingga mempermudah pemegang saham untuk mempercepat proses pergantian ini. Sekali ini kami akan Menuntut Keadilan dan kami akan Orange kan Ibukota hingga pergantian Direksi Pos terwujud dan kami mau dilibatkan dalam setiap proses penentuan Direksi Pos karena kami sudah Bosan Jadi Korban Kebijakan Sepihak Pemegang Saham,” pungkas Salami Ketua Dewan Pakar dan Kehormatan DPP SPPIKB.