Jakarta – Demo 4 November 2016 kemarin dipandang sudah keterlaluan, banyak tokoh Islam yang berorasi tidak sopan, menghina simbol negara dengan teriakan Allahu Akbar tapi penuh makian terhadap Presiden, bahkan ada provokasi untuk melakukan pelengseran Joko Widodo (Jokowi) dari kursinya sebagai Presiden. Hal ini membuat Jokowi geram dan melakukan kunjungan ke segenap ormas Islam besar, ke pasukan-pasukan TNI untuk mempersiapkan antisipasinya, bila Islam garis keras itu ingin membuat kekacauan.
Presiden Joko Widodo menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur. Jokowi ingin mengecek kesiapan prajurit Kopassus. Jokowi mengatakan, tujuannya ke Markas Kopassus tersebut untuk memberikan pengarahan. Selain itu, dia juga ingin melihat kesiapan satuan Sandiyudha, Para Komando dan Gultor.
“Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergency, dalam keadaan darurat, bisa saya gerakkan,” kata Jokowi di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).
Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Ir. Irwandi menegaskan bahwa TNI/Polri masih solid sebagai benteng negara dari setiap potensi gangguan yang merongrong pemerintahan. Sehingga, dia mengingatkan agar semua pihak tidak coba-coba merongrong pemerintahan yang berdaulat.
“Silahkan proses hukum Ahok berjalan sesuai aturan tapi jangan mengalihkan bidikan ke pemerintahan karena bukan saja TNI/Polri tapi juga akan membangkitkan nasionalisme elemen anak bangsa untuk membela pemerintahan negara yang sah.
“FPI cs pun silahkan tuntut Ahok, tapi jangan ganggu demokrasi,” ucap dia.
Aktivis 98 memastikan akan siap mengawal Presiden sampai habis masa jabatannya selesai lima tahun. Kata dia, penurunan pemerintahan yang sah adalah inkonstitusional, dan pihaknya akan menjadi garda terdepan untuk mengawal Presiden. Maka itu, kata dia, upaya pelengseran Presiden secara inkonstitusional adalah makar.
“Kami siap membela. Kami mendukung tuntut proses hukum Ahok, tapi jangan belok arah dan giring kami ke wilayah politik. Menurunkan Presiden sebelum masa jabatan selesai, berarti menghianati kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah diberikan pada Pemilu 2014,” tandasnya.
Patut Disesalkan Jika Kasus Ahok Jadi Mengarah ke Makar
Politisi Partai Hanura Dadang Rusdiana menyesalkan jika umat Islam kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid III pada 25 November mendatang. “Presiden sudah jelas komitmennya untuk menyelesaikan proses hukum kasus dugaan penistaan agama Ahok dengan tegas dan cepat. Presiden tidak akan melindungi Ahok,” ujar Dadang.
Karena, lanjut dia, Polri sedang melakukan penyelidikan dan sudah menjanjikan gelar perkara secara terbuka. Ia berharap semua menghormati proses hukum tersebut.
Demo damai tanggal 4 November 2016 sudah memadai dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan. Jadi semuanya harus percaya pada proses yang sedang berjalan.
“Kita percaya Polri akan profesional dan independen. Saya yakin Polisi tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk tidak bisa ditekan oleh massa. Jadi polisi tegak lurus saja pada penegakan hukum dan keadilan,” tambahnya.
Menurutnya, Apapun hasil gelar perkara, semuanya harus menghormati, karena ini negara hukum. Selain itu, kata dia, unjuk rasa walaupun itu hak, menjadi tidak relevan lagi setelah ada respon cepat dari presiden dan Polri.
“Kalau masih ada yang macam-macam, siapapun dan dari kelompok manapun, apalagi sampai mengarah pada penggulingan presiden, tindak tegas, itu sudah makar,” tegasnya
Makar, Wajib Ditindak Tegas !!
Penulis buku Teddy Gusnaidi justru menilai rencana gerakan massa yang masih terus berlanjut, padahal proses hukum Ahok sudah berjalan maka dipastikan tujuan utamanya sudah bukan soal proses hukum lagi, melainkan ada upaya Makar terhadap NKRI.
“Itu wajib ditindak tegas!,” kata Teddy.
Menurut dia, tindakan Makar adalah tindakan kejahatan terorganisir yang wajib dilibas di Negara ini. Karena mengancam kedaulatan NKRI. Padahal, kata dia, semua sudah dituruti, semua sudah dilaksanakan dengan baik sehingga mau apalagi?
“Kalau masih memaksa ya harus dilibas! Udah gak bener itu,” ucap dia.
Teddy mengingatkan bahwa pasca demo kemarin, semua pihak jangan sampai terprovokasi baik dengan label agama maupun nasionalis. Karena itu sudah tidak benar, mari kembali pada fokus ketuntutan awal, yakni proses hukum.
“Maka mari kawal proses hukum yang akan diperlihatkan secara transparan oleh negara. Fair kan? Semua keinginan dituruti, proses hukum diperlihatkan secara live. Fair kan? kalau masih aja ada yang provokasi, itu Makar,” tandasnya.
Repdem Siap Hadapi Gerakan Makar Lengserkan Presiden Jokowi
Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyatakan siap berhadapan jika ada gerakan makar yang mulai menyuarakan Jokowi lengser sebagai Presiden RI lewat kasus Ahok sebagai pintu masuk. Ketua DPN Repdem Wanto Sugito mensinyalir, target gerakan tersebut tujuan akhirnya ingin menjatuhkan Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat. Kata dia, hal itu terbukti di lapangan teriakan dan tuntutan melengserkan Jokowi.
“Repdem secara organisasi siap pasang badan melawan gerakan makar. Ahok dan Jokowi harus dilihat terpisah. Jangan jadikan kasus Ahok pintu masuk melengserkan Jokowi,” tegasnya.
“Soal Ahok serahkan ke proses hukum. Bapak Presiden jelas telah menyampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan,” ujar pria yang akrab disapa Klutuk itu.
Mantan aktivis 98 ini pun sependapat dengan Presiden Jokowi, jika kerusuhan demonstrasi kemarin ditunggangi oleh aktor politik yang memanfaatkan situasi. Repdem pun meminta negara, segera menangkap aktor politik kerusuhan tersebut.
“Jika gerakan tersebut kedepan bergeser tuntutan menjatuhkan Jokowi sebagai Presiden, motif politiknya semakin jelas. Repdem pun siap berhadapan dengan gerakan makar tersebut, meski sama-sama harus meneteskan darah dan air mata,” kata Wanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat tersebut.
Dirinya juga menyerukan, kepada organisasi relawan Jokowi-Jk pada pilpres lalu yang masih berdiri tegak, agar segera melakukan konsolidasi merapatkan barisan melihat dinamika politik belakangan ini.
“Jokowi merupakan pemimpin ideologis, pemimpin yang dipilih rakyat, pemimpin yang mampu membumikan pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa, dalam setiap gerak kepemimpinannya,” Wanto mengingatkan.
“Protes bahkan aksi terhadap pemerintah, merupakan hal yang wajar dan diatur oleh undang undang, selama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya lagi.