Kaitkan Jokowi dengan Kasus Ahok, Ini Politik

by -700 views

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima puluhan pemimpin organisasi massa (ormas) Islam di Istana Merdeka., Rabu kemarin (9/11/2016). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi peran ormas Islam yang memberikan kesejukan dan kedamaian, sehingga aksi 4 November 2016 tertib dan damai. Menurut Jokowi, saat ini yang dibutuhkan negara adalah pernyataan yang mampu meredam isu dan ujaran yang mengarah perpecahan.

Bahkan, Jokowi kembali menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi terhadap proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama.

‎”Dalam forum yang baik ini, kita ingin menegaskan sikap saya terhadap aspirasi yang sudah disampaikan pada saat itu (4 November),” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Pengamat kebijakan publik, Frisko mengingatkan agar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tidak dikait-kaitkan lagi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, diseret-seret pada upaya penggiringan politik untuk melengserkan rezim.

“Pak Jokowi kan sudah berjanji tidak akan pernah mengintervensi penegak hukum, jadi jangan bawa-bawa Jokowi pada Ahok karena Presiden sudah mempercayai proses hukum Ahok pada Kepolisian,” ucap Frisko.

Lagipula, lanjut Frisko, Jokowi pun sudah berkonsolidasi dengan ulama dan tokoh untuk menjamin kelangsungan proses hukum Ahok yang menjamin kelangsungan proses hukum Ahok yang transparan dan terbuka untuk publik.

“Jika nanti masih saja diseret-seret ke ranah sana, maka sudah dipastikan ada upaya untuk menjatuhkan rezim. Dan semakin jelas isu Ahok hanya menjadi perantara saja, untuk melakukan upaya melengserkan Jokowi dari kursi Presiden. Aktor dan dalangnya harus dicari jika ada upaya demikian, kasihan rakyat jika dimanfaatkan cuma untuk kepentingan politik,” cetus dia.

Sementara itu Laskar Nawacita Seknas Jokowi menekankan agar kasus Ahok tidak untuk menggiring umat bermain politik dan tetap fokus pada kasus hukumnya.

“Kasus dugaan penistaan agama murni kasus pidana orang per orang. Kasus ini tak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dan jabatan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Laskar Nawacita Seknas Jokowi, Rudi Hartawan Tampubolon.

Menurut dia, selama ini masyarakat hanya berasumsi karena Ahok dulunya wakil gubernur ketika Jokowi memimpin Jakarta, maka keduanya selalu saling mendukung. Padahal, setelah menjadi presiden, Jokowi berkomitmen memposisikan diri sebagai pemimpin 250 juta rakyat Indonesia.

“Tidak ada itu! Jokowi sekarang adalah Presiden RI yang mengurusi dan mensejahterakan lebih 250 juta rakyat Indonesia. Jokowi tidak akan mengurusi Ahok yang hanya satu dari sekian banyak pemimpin lokal di negara yang berdaulat ini,” kata Rudi.

Karena itu, dia mempertanyakan tujuan rencana massa yang akan membuat gerakan Aksi Bela Islam III, kelanjutan 4 November (411). Dia menyebut langkah tersebut tidak relevan dan malah berpotensi memperkeruh suasana.

“Jangan gara-gara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok rusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan dugaan penistaan agama, dijadikan alat untuk menjatuhkan wibawa pemerintahan Jokowi-JK yang akan mencabik-cabik NKRI. Apalagi ingin merevolusi,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *