Jakarta – Negara Indonesia adalah negara yang berdasar demokrasi Pancasila. Demorasi Pancasila mempunyai makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang cocok dengan bangsa Indonesia sebab bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas
“Jawaban kita atas menanggapi situasi yang terjadi saat ini adalah Pancasila. Kita menolak tirani mayoritas,” ungkap Ketua Bidang Kesra Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Masur Harahap.
Hal itu mengemuka saat diskusi publik “Menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Kebhinekaan” yang diinisiasi kader HMI se-Jakarta di Cafe Siliwangi, Jakarta, Jumat (2/12/2016).
Lebih lanjut, Masur menceritakan kondisi keberagaman Indonesia di wilayah Nusa Tenggara disalah satu Badko nya yang dinilai sangat unik. Sebab, kata dia, di Bali pihaknya harus berhadapan dengan komunitas Hindu yang begitu ortodoks. Sementara di Timur Kuta harus berkomunikasi dengan Kristen Ortodoks dan di NTB justru Islam ortodoks.
“Disitu kita menyadari bagaimana hidup berdampingan dan ada tantangan kultural pada nasional kita,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama aktivis Loyalis Indonesia Karim menyoroti pendidikan politik masyarakat Indonesia. Kata dia, warga negara Indonesia dianggap perlu diberikan pendidikan politik tersebut.
“Masyarakat kita lebih cenderung belum paham tentang partai politik, maka kita harus menekan parpol untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia,” ucap dia.
Menurut Karim menyayangkan analisis sosialnya para kader HMI yang menyikapi permasalahan Ahok, padahal itu adalah kepentingan politik. Dia menyarankan agar bisa melihat bahwa saat ini agama dimanfaatkan sebagai alat politik.
“Kita harus melihat bahwa kasus Ahok adalah masuk ranah kepentingan politik. Pertajam lagi analisa sosial kita, jangan terfokus pada Jakarta saja tapi dari Sabang sampai Merauke. Kalau analisa kita lemah, maka jadinya hancur. Alhasil aksi dan kegiatan ada yang tunggangi,” tandasnya.