MediaSiber.com – Ratusan Mahasiswa yang menagatasnamakan diri Jaringan Aktivis Mahasiswa dan Pemuda Nusantara menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak agar salah satu komisioner Bawaslu yakni Ratna Dewi Pettalolo dipecat dari jabatannya.
Menurut koordinator aksi, Ruslan Hadi mengatakan bahwa sikap Ratna Dewi sudah sangat politis ketika menyatakan agenda Reuni Akbar Mujahid 212 yang digelar di Monas pada hari Minggu (2/12) lalu tidak ada unsur politik.
“Masyarakat mempertanyakan netralitas Bawaslu RI terkait pernyataan persnya dari salah satu komisionernya Dewi Ratna Penalolo yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran Pemilu di Reuni 212,” kata Ruslan dalam aksinya di depan kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).
Padahal menurut mereka, dalam agenda tersebut memiliki unsur politis yang sangat kental. Dimana salah satu konten yang ada di dalam agenda yang dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) tersebut adalah Prabowo Presiden.
“Jadi tidak heran jika ada lagu ganti Presiden dalam aksi reuni tersebut, meminta Prabowo sebagai Presiden, bahkan Prabowo dijadikan sebagai tamu kehormatan,” terangnya.
Selain itu, salah satu bukti konkret jika Reuni Akbar Mujahid 212 adalah agenda politik disampaikan Ruslan adalah keberadaan panitia dan tokoh penting dalam perhelatan yang diklaim sebagai agenda tahunan pasca Aksi Bela Islam 212 tahun 2016 lalu itu.
“Aksi reuni 212 kemarin memang merupakan aksi politik berkedok aksi agama. Hal ini terlihat dari koordinatonya benama Muhammad Yusuf Martak yang merupakan anggota Dewan pengarah Tim BPN Prabowo-Sandiaga. Ada Slamet Maarif yang merupakan Wakil Ketua BPN, dan Muhammad Al Khaththath alias Gatot Saptono,” tuturnya.
“Masyarakat malah jadi bingung melihat komisioner Bawaslu ini, apakah dia benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi saat aksi reuni 212 kemarin,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ruslan juga menyampaikan bahwa netralitas komisioner Bawaslu tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut ketika mereka mendapatkan temuan yang cukup unik. Dimana sang suami Dewi Ratna Penalolo adalah salah satu bagian dari kegiatan Reuni Akbar Mujahid 212.
“Terjawab sudah kecurigaan masyarakat terkait netralitas Bawaslu Rl tanpa sengaja bukti digital ditemukan, suami Dewi Penalolo yang bernama Sofyan Farid Lembah merupakan bagian dari acara Reuni 212 tersebut dan sekaligus berpotensi menjadi motif dibalik pemyataan sepihak bahwa ‘tidak ada kampanye’ di Reuni 212,” pungkasnya.
Maka dari itu, Ruslan menyatakan bahwa pihaknya mendesak kepada Bawaslu agar memecat salah satu jajaran petingginya itu karena dinilai membahayakan kredibilitas dan netralitas Bawaslu sebagai salah satu bagian penyelenggara Pemilu 2019.
“Mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI segera copot Ratna Dewi Pettalolo. Dan kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo RI segera copot Ratna Dewi Pettalolo karena telah melanggar Kode Etik Bawaslu,” tuntutnya. (***)