Jakarta – Aliansi Masyarakat Dan Pemuda Pendukung Ahok – Djarot (Ampe2aja) bersama Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat (Forkum) kembali menggelar pengajian kebangsaannya di wilayah Cakung Jakarta Timur.
Kali ini tepatnya diselenggarakan Majelis Ta’lim An-Nuriya, Jalan Anika Elok, no. 199 RT 02 RW 05 Kampung Ujung Krawang, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung Jakarta Timur.
Ketua Forkum Gus Sholeh mengimbau masyarakat agar tidak membeda-bedakan pemimpin Muslim dan non-Muslim. Sebab, kata dia, baik Muslim maupun non-Muslim punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin.
“Jika menolak pemimpin nonmuslim, jangan hanya di Jakarta saja kalau mau tegakkan Al Maidah 51. Tegakkan juga di Kota lain, ini Partai-partai kompor cuma cari kekuasaan sesaat saja untuk rebut Jakarta,” ungkap Gus Sholeh, Selasa malam (21/3).
Menurut Gus Sholeh, kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun level daerah, adalah yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. Kriteria itu bisa didapat dari seorang pemimpin Muslim maupun non-Muslim, karena keduanya sama-sama punya hak untuk memimpin.
“Jadi kalau paslon No. 2 membawa kemaslahatan, kenapa tidak dipilih ? Kalau ada yang sudah teruji kenapa harus coba-coba. Kerja keras calon petahana Ahok-Djarot ini nyata untuk rakyat, dulu Tanah Abang ruwet sekarang sudah jauh perubahannya,” terang dia.
Lebih jauh, Gus Sholeh pun membandingkan jika Gubernur tidak boleh dipimpin oleh nonmuslim maka posisi Menteri harusnya mendapatkan perlakuan yang sama.
“Jangan cuma Gubernur Jakarta saja kalau dirusuhin. Kalau begitu harusnya Menteri yang nonmuslim juga haram dong. Kalau memang di Indonesia haram dipimpin pemimpin nonmuslim maka harusnya berlaku sama tidak hanya di Jakarta,” cletuk dia.
Dia pun lantas mengajak semua kalangan masyarakat untuk tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam berdemokrasi. Apalagi mengecap mengkafir-kafirkan orang. Kata dia, jika ada pihak yang memakai isu SARA untuk menjatuhkan bahkan menghina lawan politiknya, maka hal itu dinilainya sama dengan melanggar UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, kita harus junjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 dalam kegiatan politik dengan tidak membenturkan agama karena hanya akan membahayakan kita. Nonmuslim jangan dikafir-kafirkan apalagi diancam, pelan-pelan hidayah itu semata-mata dari Allah SWT,” tandasnya.