Jakarta – Demo susulan yang bakal digelar pada 2 Desember oleh kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali mendapatkan kritikan oleh sejumlah pihak. Badan Investigasi Independen Pemantau Kekayaan Pejabat dan Pengusaha RI (BII-PKPPRI) mensinyalir dibalik demo susulan 4 November itu ada agenda titipan dan kepentingan yang bermain didalamnya.
“Ini tergantung siapa dan dari kelompok mana. Kejadian ini ya bisa diukur dengan politik,” tegas Penasehat BII-PKPPRI Aris Sucipto saat diskusi bertema “Islam dan Kebangsaan Menuju Indonesia Damai, Mari Kita Kuatkan Keamanan dan Ketaqwaan Kita Menuju Keutuhan Nasional” yang diinisiasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Munir bekerjasama dengan BII-PKPPRI di Aula Mushola Al Munir, Angke Indah I, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (20/11/2016).
Lebih lanjut, Aris menganalisa bahwa apa yang sebenarnya terjadi nampak bernuansa dan aromanya dendam lama, yang ada kaitannya dengan Pilpres 2014.
“Ini terlihat dari tuntutannya tidak hanya soal penistaan agama oleh Ahok, tetapi sudah sampai pada Jokowi harus turun lah, padahal masih banyak masyarakat yang menilai Jokowi itu orang baik. Bisa saja orang yang menginginkan Jokowi turun ini ada dendam lama di Pilrpes,” terangnya.
Aris mengaku bahwa kasus hukum Ahok yang kini sudah menyandang status tersangka sudahlah selesai dan sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pihak Kepolisian. Dia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang memprovokasi atau melakukan penggiringan opini melalui agenda demo-demo susulan yang rencana besar-besaran dengan menekan pemerintah.
“Mereka ini maunya apa, kok jadi malah ngelunjak pemerintah pakek nekan-nekan. Disini masyarakat sudah cerdas, dan isu Ahok mengarahnya ke Jokowi. Jadi masyarakat harus pengertian, selesaikan masalah Ahok secara hukum, jangan ke politik, jadilah tertib hukum. Jika memang salah ya dihukum,” ucap dia.
Lebih jauh, Aris meminta agar masyarakat DKI yang awam khususnya dan semua umat Islam di seluruh Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demo “212”. Karena, kata dia, tujuan demo itu bukan lagi hukum tetapi sudah tujuan politik untuk kepentingan segelintir orang.
“Ini sudah melenceng, apalagi mau gelar shalat Jumat sepanjang Sudirman-Thamrin. Coba bayangkan dampaknya buat kepentingan publik, masjid banyak kan yang sediakan. Tidak perlu lah itu,” tandasnya.