JAKARTA – Maraknya bisnis properti yang sedang berkembang saat ini masih banyak menyisakan persoalan-persoalan yang belum memberikan rasa keadilan semua pihak. Pihak yang berseteru pasti antara pengembang dan pemilik lahan yang menempati, sehingga peranan pemerintah pusat ataupun daerah pasti menjadi penengah (wasit) dalam perseteruan sampai menemukan jalan keluar bagi kedua belah pihak (win-win solution).
Pengamat kebijakan publik Hari Purwanto menyebutkan salah satunya terjadi di wilayah Rawa Rorotan kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur pada luas tanah ± 50 ha. Mediasi yang dilakukan oleh Walikota Jakarta Timur antara PT Mitra Sindo Makmur dengan pihak-pihak terkait (Paguyuban Keluarga Pemilik Tanah) telah mencapai kesepakatan, namun point-point dari kesepakatan sampai saat ini belum dilaksanakan oleh PT Mitra Sindo Makmur.
“Jangan sampai ada main mata antara PT Mitra Sindo Makmur dengan “Oknum” Pemprov DKI (Dinas-Dinas Terkait),” tegas Hari, Rabu (9/11/2016).
Menurut Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), keadilan harus ditegakkan karena kesepakatan yang sudah dibangun atas saling kepercayaan kedua belah pihak (PT Mitra Sindo Makmur dengan Paguyuban Keluarga Pemilik Tanah). Dijelaskannya, terdapat 13 point yang tertuang dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang ditembuskan kepada Gubernur DKI Jakarta, Wagub, Sekda serta Walikota Jakarta Timur dan point pentingnya adalah, pertama, PT Mitra Sindo Makmur bertanggungjawab atas penyelesaian lahan.
“Kedua, PT Mitra Sindo Makmur bersedia membayar ganti rugi,” ucap dia.
Hari melanjutkan sampai saat ini eksekusi belum dilaksanakan karena diduga ada “Oknum” Pemprov DKI Jakarta yang diduga ikut main mata dengan PT Mitra Sindo Makmur. Padahal kebijakan transparansi sedang gencar-gencarnya diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Masalah ini kok justru mau dirusak oleh “Oknum” yang tidak bertanggungjawab. Mari sama-sama kita kawal kebijakan yang transparan untuk publik yang mencari keadilan,” pungkasnya.