Jakarta – Kehadiran media sosial dalam satu dekade terakhir telah melahirkan revolusi digital yang memengaruhi kehidupan manusia. Revolusi digital itu telah mengubah perilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi dan mengonsumsi berita. Kehadiran media sosial mengubah informasi menjadi lebih personal.
Media sosial juga merupakan salah satu instrumen kampanye yang efektif. Hanya, ada kalanya instrumen ini disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik dengan tersebarnya hoax melalui akun-akun yang tidak bertanggung jawab.
Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menyayangkan fenomena penyebaran berita hoax kian marak jelang Pilkada Serentak dan Pilpres 2019. Medsos yang jatuh di tangan yang tidak tepat itu cenderung disalahgunakan untuk tujuan yang bisa membahayakan orang lain.
“Di tahun politik 2018-2019 media sosial mempunyai peran yang amat strategis. Tapi jika disalahgunakan dan jatuh ke orang yang tidak tepat maka ini akan menjadi bencana dan sumber kegaduhan baru yang bisa membuat stabilitas keamanan tidak kondusif,” ungkap Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, hari ini.
Menurut dia, medsos yang disalahgunakan ini kini dijadikan sarana menyebar hoax dengan menyerang pemerintahan Jokowi tanpa memiliki arah positif dan cenderung provokatif.
“Informasi hoax yang disebar tanpa fakta yang riil sehingga berdampak ke arah fitnah,” ucapnya.
Willy pun miris melihat jika akun-akun di jejaring sosial yang menggunakan label Islam itu justru melakukan kampanye negatif maupun hitam. Maka itu, dia menyarankan perlunya regulasi baru untuk mengatur perkembangan media sosial yang salah kaprah dalam penggunaannya.
“Menghadapi tahun politik, pemanfaatan media sosial perlu ditata kembali,” katanya.
“Apabila dibiarkan tanpa ada batasan regulasi dari perkembangan media sosial tersebut akan dapat menimbulkan perpecahan antara umat beragama ataupun kelompok. Serta perlu diperjelas bahwa media sosial yang tidak positif akan memiliki konsekuensi hukum,” paparnya.
Willy juga mengajak publik untuk lebih selektif dalam mencari informasi melalui media sosial dan memperkaya literasi media sosial yang dinilai penting agar konsumen informasi tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang disampaikan dan menganggap sebagai kebenaran. Kebiasaan membagikan informasi apa saja di media sosial juga harus diubah karena belum tentu informasi yang dibagikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bekali pengguna dan konsumen informasi agar lebih bijak agar tujuan berkomunikasi membangun tali silaturahmi tercapai. Hanya dengan itu media sosial membangun kemaslahatan umat, bukan membuat gaduh suasana di tahun politik,” tukasnya.