Oleh : MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI
Satu di antara lembaga penegak hukum yang amat strategis bagi rakyat dan negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki kewenangan yang sangat luas, dan bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar rakyat, yakni keamanan, dan penegakan hukum. Karena fungsi strategis inilah baik buruknya kinerja Polri berdampak luas di tengah tengah kehidupan rakyat.
Jika rakyat mempersepsikan kinerja Polri baik, maka berdampak asosiatif terhadap membaiknya kinerja pelayanan pada bidang hukum dan keamanan, sebaliknya jika rakyat mempersepsikan kinerja Polri kurang baik, terlihat menurunnya persepsi rakyat pada pelayanan bidang hukum dan keamanan. Kenyataan ini terlihat jelas dalam survei akhir tahun yang diluncurkan oleh beberapa lembaga survei terhadap lembaga lembaga tinggi negara, termasuk Polri salah satunya.
Tergambar jelas lewat survei Charta Politica, saat kasus pembunuhan Brigadir J mencuat, dan melibatkan Sambo dan sejumlah perwira tinggi lainnya, kepercayaan publik terhadap Polri langsung anjlok. Pada Juni 2022 kepercayaan publik terhadap Polri masih 73 persen. Saat tragedi Brigadir J mencuat pada Juli 2022, disertai dengan ulasan kasusnya yang memanjang di media massa, saat dilakukan survei pada September 2022, kepercayaan publik terhadap Polri langsung anjlok ke level 56 persen. Demikian pula penilaian publik pada bidang hukum langsung menurun dari Juni 2022 sebesar 58 persen, menjadi 50 persen pada September 2022.
Potret serupa terekam dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik atas survei yang dilakukan pada rentang Oktober-November 2022. Sebelum kasus pembunuhan Brigadir J mengemuka, pada Juni 2022 tingkat kepercayaan terhadap Polri mencapai 77,3 persen, pada Agustus 2022 kepercayaan terhadap Polri langsung melorot diposisi 54,4 persen.
Langkah tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar kasus Brigadir J, dan membuka seterang-terangnya secara pro justicia menumbuhkan harapan kepercayaan publik terhadap Polri. Perlahan-lahan kepercayaan publik terhadap Polri mulai membaik. Data Indikator Politik per November 2022 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 60,5 persen. Sebulan berikutnya, survei Charta Politica menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga meningkat menjadi 62,4 persen.
Momentum ini harus dijaga oleh Polri dengan menunjukkan kinerja pelayanan terhadap rakyat melalui tugas dan fungsinya kian baik. Apalagi pada tahun 2023 Polri menjadi salah satu tulang punggung negara menghadapi tahun politik, mengawal pelaksanaan pemilu serentak awal 2024. Saya mengapresiasi langkah Kapolri melakukan konsolidasi internal yang cukup baik, penyegaran personil diberbagai tingkatan mulai level perwira menengah dan tinggi terus dilakukan.
Langkah konsolidasi personel ini menjadi modal organisasi untuk menjaga soliditas Polri. Sebab menghadapi tahun politik Polri harus satu komando di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini sekaligus menepis adanya perang bintang di tubuh Polri yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Saatnya seluruh personil dan satuan satuan di tubuh Polri disiplin dan tegak lurus terhadap janji visi presisi yang dicanangkan oleh Kapolri. Pada pihak Kapolri perlu memastikan pembinaan dan pengawasan terhadap personil, dan satuan satuan berjalan dengan baik. Memastikan prestasi dan loyalitas sebagai acuan meritrokrasi birokrasi di tubuh Polri, serta meminimalisir celah di internal Polri melakukan abuse atas kewenangan yang dimilikinya.
Agenda Strategis
Perjalanan tahun 2023 kita perkirakan tidak mudah, tantangan muncul dari dalam dan luar. Dari luar kita dihadapkan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, meskipun perkiraan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga seperti IMF dan Bank Dunia tidak seburuk ekonomi global, betapapun itu, efek eksternal tetap harus menjadi kewaspadaan kita, terutama memastikan pengamanan
