MediaSiber.com- Pengamat Hukum dan HAM Suropati Syndicate, Abdul Haji Talaohu menilai bahwa penahanan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto adalah langkah yang sangat tepat diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikatakannya demi menjaga citra baik penegakan hukum di Indonesia.
“Langkah KPK dengan langsung menahan Setya Novanto sudah sangat tepat, karena demi kepentingan penyidikan dan undang-undang membenarkan hal itu,” kata Abdul Haji kepada wartawan, Selasa (21/11/2017).
Ia memiliki harapan bahwa dalam proses penahanan terhadap Ketua DPR RI tersebut, KPK dapat segera menemukan bukti-bukti kuat lanjutan, untuk menuntaskan kasus korupsi yang menelan keuangan negara sampai Rp3,2 Triliun itu.
“Kami berharap Penahanan selama 20 hari kedepan bisa membantu Penyidik KPK dalam upaya menemukan fakta-fakta dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari Pak Setnov, sehingga kasus ini semakin terang benderang,” ujarnya.
Kemudian ia meyakini betul jika kasus besar tersebut tidak hanya berhenti di Setya Novanto saja. Bahkan Abdul Haji menduga kuat jika beberapa tokoh baik dari pejabat negara sampai pejabat pemerintah saat ini ada yang juga menjadi penikmat uang panas tersebut.
“Publik telah menduga kasus mega korupsi e-KTP ini melibatkan sejumlah politisi yang sedang duduk di Senayan maupun yang telah menjadi Kepala Daerah di beberapa Provinsi,” imbuhnya.
Jika melihat dari keterangan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, jika dirinya menyaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menerima uang proyek e-KTP ketika tengah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu, Abdul Haji meminta agar KPK juga membuktikan dugaan keterlibatan politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Jangan sampai KPK hanya berhenti di Setya Novanto saja karena masih ada beberapa pelaku lain yang diduga terlibat,” terang Abdul Haji.
“Seperti yang diungkapkan oleh Nazarudin dalam persidangan, bahwa Nazar melihat Ganjar Pranowo menerima uang proyek pengadaan e-KTP senilai US$ 500. Setiap keterangan Nazar hampir semua terbukti jika kita amati selama ini,” imbuhnya.
Jika KPK serius dan cepat dalam mengungkap dan menuntaskan kasus proyek e-KTP tersebut, maka lembaga antirasuah tersebut memang benar-benar ingin menyelematkan keuangan negara agar tidak digarong oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab itu. Sementara jika sebaliknya, justru ia mengkhawatirkan jika KPK justru menjadi alat kepentingan politik semata.
“Karena kita harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian bangsa, bukan untuk menyelamatkan kepentingan politik tertentu,” tutupnya.
