Jakarta – Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) berharap wilayah Jakarta bisa menerapkan menghapus pajak Progresif dan Bea Balik Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atas kendaraan bekas dihapus.
Aktivis GPK Rahmad pun menunggu gebrakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengeksekusi usulan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terkait kebijakan tersebut.
“DKI Jakarta hapus pajak progresif, kenapa tidak. Ayo Pak Pj. Gubernur DKI Bapak Heru Budi segera eksekusi hapus pajak progresif dan Bea Balik Nama. Mau tunggu kapan lagi, wilayah lainnya sudah diterapkan, DKI barometer Indonesia kenapa malah belum,” tegas Rahmad, hari ini.
Menurutnya, wilayah lain yang belum menerapkan penghapusan pajak progresif tersebut bisa mengikuti jejak 10 wilayah lainnya yang sudah mendahului.
“Semua tergantung Gubernur, Kepala Daerah pengambil kebijakan. Kami yakin, jika itu di eksekusi nama Bapak Gubernur bisa harum namanya, dan bisa terpilih lagi. Demi rakyat, hal itu bisa dilakukan. Jangan biarkan rakyat akal-akalan untuk hindari progresif, gak ngaruh ada begituan,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan penghapusan BBNKB II dan pajak progresif jika diterapkan, maka akan mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, data kendaraan bermotor lebih tertib dan pendapatan semakin meningkat.
“Kami yakin, masyarakat tidak kucing-kucingan dan akal-akalan untuk menghindari progresif dengan gunakan nama orang lain. Belum lagi, nama yang digunakan tersebut jadi komplain karena bisa berdampak untuk bantuan yang diberikan Pemerintah. Harusnya segera percepat daerah lain menyusul, termasuk DKI Jakarta yang jadi barometer Kota di Indonesia,” pungkasnya.
