MEDIA SIBER – Forum Wartawan Joeang (FWJ) meminta agar DPR dan pemerintah untuk tidak melakukan pengekangan kebebasan pers di Indonesia melalui Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law Cipta Kerja.
“Pers harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law, apalagi sekarang banyak pertentangan dimasyarakat khususnya para buruh dan aktivis. Jangan kemudian pers juga ikut dikorbankan dalam RUU Omnibus Law,” sebut Ketua FWJ Putra Hendragiri.
Menurut dia, penolakan Omnibus Law harus menjadi perhatian bersama, jangan kemudian dengan keberadaan UU tersebut menjadi mudhorot untuk semua pihak. Terlebih insan pers Indonesia, jangan kemudian menjadi sebuah kemunduran dengan kehadiran RUU Omnibus Law tersebut.
“Semua pihak harus dilibatkan untuk pembahasan UU Sapu Jagat, kita akan kawal dan akan mengawal kelompok massa yang melakukan penolakan. Jangan sampai keberadaan UU ini akan mencekik rakyat kecil, dan yang menikmati hanyalah orang-orang kaya,” sebutnya.
Kata dia, amat disayangkan jika pemerintah atau DPR berusaha ikut campur terhadap pers yang selama ini mengatur dirinya sendiri.
“Bahaya ini kalau semua diatur campur tangan pemerintah, bisa mengembalikan hal buruk dimasa Orde Baru,” tukasnya.
