Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menilai pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting (elektronic voting) masih sulit diterapkan di Indonesia. Ia menyebutkan, kesulitan e-Voting karena kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi.
Bagja juga mendorong adanya pemilu asimetris dalam penerapan e-Voting atau e-Rekap (rekapitulasi hasil penghitungan suara berbasis elektronik).n”Ke depan saya mendorong untuk bisa dilakukan atau saya setuju dengan ide pemerintah, ada namanya pemilu asimetris,” kata Bagja, Kamis (13/8).
Ia memberikan contoh pemilu atau pilkada asimetris penggunaan e-Voting atau e-Rekap bisa dilakukan di kota-kota besar, seperti di Medan atau Jakarta.
Namun, menurut dia, untuk wilayah-wilayah yang mempunyai banyak kendala tidak dilakukan pemilu atau pilkada dengan penggunaan e-Voting atau e-Rekap.
“Daerah yang infrastrukturnya sulit misalnya Yalimo (Papua) tidak usah e-rekap, tetapi Medan, Jakarta atau Tanjung Balai atau daerah-daerah lain bisa melakukan e-rekap,” katanya.
Bagja menjelaskan pemilu atau pilkada asimestris juga bisa dilakukan guna menelaah soal hasil rekapitulasi secara berjenjang. Dimana, menurut dia banyak permasalahan yang terjadi pada rekapitulasi tersebut, bahkan acap kali dalam tahapan itu juga dijadikan ajang untuk menghajar integritas penyelenggara pemilu.
“Pilkada atau pemilu asimetris itu untuk men-challenge data dari rekapitulasi hasil yang berjenjang yang memang banyak masalah. Kadang-kadang penyelenggara pemilu itu ditelepon kanan-kiri, akhirnya integritasnya ketika melakukan rekapitulasi bisa jadi bermasalah,” tandasnya
