MediaSiber.com – Persoalan penyebaran narasi radikalisme dan intoleran memang masih menjadi momok tersendiri bagi bangsa Indonesia. Bahkan paham yang mencoba mendegradasi nalar bangsa tersebut semakin liar dan sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan bangsa, salah satunya adalah di kalangan Mahasiswa.
Menurut aktivis muda asal Sumatera Barat (Sumbar) Ari Prima, bahwa narasi radikalisme dan intoleran ternyata sudah lama terjadi dan targetnya adalah pencarian kekuasaan politik semata.
“Radikalisme itu masuk pada kaum intlektual ya, kita-kita ini para Mahasiswa pesoalan politik yang berujung pada Radikalisme adalah persoalan dahulu orang-orang zaman dulu yang saling merebutkan kekuasaan,” kata Ari dalam keterangannya di Seminar Kebangsaan dengan tema “Peran Pemuda Dalam Mencegah Radikalisme, Memperkuat Nilai Kebangsaan dan Menghargai Keberagaman” di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Aula Engku Syafei, Sumbar, Selasa (30/1/2018).
Maka dari itu sebagai Mahasiswa yang terkenal dengan istilah agent of change, Ari menilai sudah saatnya gerakan menangkal radikalisme harus digalakkan khususnya dari kalangan para kaum intelektual seperti Mahasiswa.
“Kita sudah layaknya untuk membangun perdaban untuk menangkal gerakan radikalisme yang dapat memecah belah bangsa Indonesia ini. Harus kita rawat berbagai macam keberagaman dalam ber-Agama, ber-Suku dan hal sebagainya,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Lahmi. Dosen Universitas Muhammadiyah Sumbar tersebut menilai jika paham radikalisme muncul dan menguat lantaran banyaknya Mahasiswa dan masyarakat yang terdoktrin dengan literasi yang berisi narasi radikal dan intoleran. Kemudian mereka tidak mau terbuka dengan pikirannya dan menganggap hanya pemahamannya saja yang paling benar.
“Sekarang permasalahnya adalah kita tidak terbuka dalam pemahaman yang berbeda, maka dari itu kita muncul dari faham-faham radikalisme,” ujar Lahmi dalam kesempatan yang sama.
Hal yang tak kalah penting yang harus disadari bagi seluruh kalangan khususnya adalah Mahasiswa, bahwa saat ini generasi bangsa lebih suka mengaji melalui internet dibandingkan mengaji langsung dengan guru agama yang tepat.
“Sekarang para mahasiswa atau Pemuda saat ini sudah tidak membutuhkan guru mengaji cukup dia mengakses internet dan mendapat bacaan yang salah ya maka dapat lah dia menjadi Gerakan Radikalisme. Maka kita harus sangat berhati-hati dalam membaca digital. Cukup ya bagi kita harus mencerna info dan ilmu,” terangnya.
Untik itu ia pun menilai bahwa Mahasiswa harus memperkuat dan memperkaya ilmu sosial politik, sehingga narasi radikalisme dan intoleran tidak semakin mendegradasi bangsa dan menyebar luas.
Ia yakin jika Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil peran penting dan mulia itu demi menjaga keutuhan NKRI dan paham yang merusak persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
“Radikalisme itu bisa dicegah dari ilmu sosial politik, dan bagian dari mahasiswa harus melihat mahasiswa ada bagian dari perubahan untuk mencegahan radikalisme ini yg sudah mengelora dari gerakan mahasiwa,” tuturnya.
Mengapa harus Mahasiswa dan Pemuda?
Bagi Lahmi, peran Mahasiswa dan Pemuda untuk menjadi agen penangkal paham radikalisme tersebut sangat penting, mengingat generasi muda lebih mudah menyerap berbagai informasi yang tersebar luas dan bebas.
“Kenapa Pemuda diambil sakmen dalam menangkal Radikalisme, pertama di usia 17-30 (tahun) itu masih mengambil dan mencari identitas diri maka apapun yang dibaca bisa gampang dipahami dan apalagi akses Internet itu gampang sekali,” kata Lahmi.
Kemudian memang sejauh ini kalangan anak-anak dan pemuda yang menjadi target perekrutan kelompok radikal dan intoleran tersebut.
“Pelaku-pelaku radikalisme itu diambil banyak dari anak-anak mahasiswa dan pemuda. Makanya banyak gerakan itu di Kampus-kampus negeri ketimbang kampus-kampus yang membawahi agama,” tuturnya.
Selain itu, Lahmi juga meminta kepada pemerintah untuk ikut berperan aktif dalam menangkal paham radikalisme dan intoleran tersebut. Salah satunya adalah dengan membatasi akses internet bagi kelompok radikal tetsebut untuk menjalankan misi politiknya itu.
“Maka kita meminta pada Pemerintah untuk bisa menyaring akses-akses internet,” tegasnya.