MediaSiber.com – Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI) menggelar kegiatan diskusi terbuka sekaligus deklarasi “Menyukseskan Pilkada Damai yang bebas dari Hoax dan Konflik SARA”. Tujuan agenda tersebut adalah agar bagaimana masyarakat khususnya Mahasiswa dapat dicerdaskan agar dewasa dalam menyikapi pertarungan politik.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya-upaya agar tidak muncul persoalan hoax dan konflik SARA yang bisa membuat situasi sosial semakin tidak kondusif.
“KPU selalu bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok untuk mensosialisasikan Pilkada damai dan anti hoax,” kata Titik dalam diskusi yang digelar di Auditorium Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (25/4/2018).
Tidak hanya menekankan agar masyarakat tidak menyebar apalagi termakan berita hoax dan konflik SARA, Titik juga menegaskan jika pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi agar partisipasi pemilu dapat semakin meningkat.
“KPU Kota Depok menargetkan sekitar 75 persen masyarakat ikut terlibat dalam Pilgub Jabar dengan datang ke tempat pemunggutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.
Tidak hanya dari KPUD saja, ternyata upaya serupa juga dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok. Bahkan lembaga negara tersebut terus melakukan upaya agar partisipasi publik untuk menentukan pilihan politik mereka di pemilihan umum dapat meningkat.
“esbangpol berupaya melaksanakan sosialisasi semaksimal mungkin agar Pilgub Jabar dapat berlangsung lancer dan dapat meningkatkan partisipasi pemilih baik pemilih lama maupun pemilih pemula,” tutur Lienda.
Baginya, konten hoax dan konflik SARA sangat rentan muncul di dalam pertarungan politik apapun, baik itu Pilkada maupun Pilpres. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya maupun seluruh stakeholder dapat menekan jumlahnya jika memang itu yang diinginkan masyarakat saat ini.
“Sebetulnya konflik pasti ada dalam setiap gelaran Pilkada, namun bagaimana kita bias meminimalisir konflik tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, Lienda menegaskan bahwa apapun alasannya, konten hoax merupakan kebohongan yang tidak perlu disebarluaskan. Potensi yang ditimbulkan pun sangat besar, yakni hancurkan tatanan sosial bermasyarakat yang termakan informasi bohong itu.
“Hoax adalah sebuah kebohongan atau informasi yang sesat, yang sengaja disebarkan untuk menyebabkan salah persepsi, kebencian, tindakan anarkis, maupun kematian,” tegas Lienda.
Terakhir, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk pro aktif dalam memerangi hoax tersebut. Baginya, penyebaran hoax adalah bentuk dari tindak pidana kriminal yang perlu direspon dengan tegas oleh aparat penegak hukum jika menemukan konten semacam itu.
“Hoax termasuk dalam tindakan kriminal atau cyber crime yang diatur dalam UU ITE. Jadi, apabila kita mendapat informasi yang kita tidak tahu kebenarannya, jangan langsung diforward, harus diketahui dulu kebenarannya,” tuturnya.
Indonesia hancur, itu tanggung jawab seluruh bangsanya
Dalam kesempatan yang sama, Direktur CEPP Fisip UI Reni Suwarso mengatakan, bahwa maju atau mundurnya satu bangsa dan negara adalah tanggunjawab semua warga negaranya tanpa kecuali.
“Kita tidak bisa hanya menuntut dosen-dosen untuk selalu tepat waktu, perpustakaan harus selalu update buku-bukunya, pemerintah harus melakukan ini itu,” kata Reni.
Ia juga mengatakan bahwa sejah ini pemerintah pun punya keterbatasan. Negara sebetulnya sangat membutuhkan peran aktif generasi bangsanya untuk membawa kemajuan bersama.
“Generasi muda khususnya mahasiswa, dan kita semua lah yang memiliki tanggungjawab untuk itu semua. Kita semua harus tune in apabila ingin bangsa ini maju dan sejahtera. Semua punya peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan dengan baik,” terangnya.
Baginya, siapapun yang memproduksi dan menyebarkan hoax adalah orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini maju dan bersatu. Maka dari itu, ia sangat mewanti-wanti sekali kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu bijak dalam bersosial media.
“Pembuat hoax ini menginginkan perpecahan bangsa ini yang dimulai dari UI. Maka dari itu, kita harus waspada dan jeli setiap mendapat informasi. Orang Indonesia masih berprinsip; ‘seeing is believing‘, apa yang dilihat itu yang dipercaya,” tutur Reni. (**)