Jakarta – Black Campaign adalah bagian dari hukum rimba, siapa yang kuat itu yang akan menang.
Demikian disampaikan Letnan Jenderal Marinir (purn) Suharto yang juga merupakan Ketua Front Nasional.
“Ajakan kepada masyarakat terkait menyadarkan hal ini cukup susah karena lapisan masyarakat ada yang rendah, menengah dan tinggi,” kata Suharto, hari ini.
Menurutnya, apabila tinggi maka akan mudah untuk mengajak, namun untuk grass roots (lapisan bawah) akan sulit menerangkan kepada mereka karena tingkat edukasi mereka yang masih rendah.
“Jadi untuk ajakan itu tidak mudah dan sangat sulit,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan gagasan nya bahwa agar Pilkada aman, yakni hindari money politik. Dia berpesan agar peraturan yang ada di Pilkada serentak 2018 nanti harus diperketat dan konsekuen.
“Supaya tidak terjadi benturan, harus ada pengamanan di TPS oleh TNI, Polri, Pamong hingga masyarakat,” tuturnya.
Salah satu pendiri dari Partai Gerindra ini juga mempersilahkan pemilu terbuka, namun jangan menang karena kecurangan karena bukan hal yang baik.
“Biarkan masyarakat berperan di lapangan, apabila ditemukan kecurangan di TPS bisa difoto dan disampaikan kepada partainya bahwa telah ada kecurangan,” katanya.
Dalam penjelasan lainnya, Mantan Komandan Korps Marinir ini tidak sependapat apabila Bela Negara dinilai negatif di Indonesia. Ada yang menganggap bahwa Bela Negara dianggap sebagai militerisme padahal tidak. Di Negara Korea yang juga telah meniru negara barat bahwa usia 18 tahun sudah harus ikut wajib militer, tapi setelah 3 sampai 4 tahun dia tidak harus jadi militer. Hal tersebut sama juga dengan yang ada di Negara Singapura.
“Wajib militer adalah hal yang bagus karena menanamkan kedispilinan sehingga saat bekerja bisa lebih baik,” cetusnya.
Selain itu, tambah dia, bapak dua anak ini juga memberikan dukungannya kepada pemerintah tentang pendidikan dan kesehatan BPJS.
“Kedua hal tersebut harus ditingkatkan karena perannya yang sangat penting,” pungkasnya.