Jakarta – Pihak Kepolisian hingga saat ini terus melakukan upaya penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Padang Nofria Atma Rizki pun menyoroti fenomena tersebut. Dia mensinyalir ada pihak yang berusaha ingin membenturkan antara Institusi KPK dengan pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tersebut.
“Kami berharap tidak ada yang bermain di air keruh. Hubungan KPK dengan Polri masih tetap baik, dan Polri sendiri sejauh ini sudah berusaha dengan baik dalam menangani perkara tersebut,” ungkap Rizki, hari ini.
Lebih lanjut, Rizki mengingatkan kepada kedua Institusi tersebut untuk mewaspadai kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah agar saling bersinggungan. Dia meminta agar kedua lembaga itu tetap solid dan bekerja sama satu sama lain serta bisa saling komunikatif.
“KPK juga harus percayakan kasus tersebut kepada Polri yang kini sedang ditangani. KPK juga bisa membantunya dengan memberikan informasi kepada penyidik Polri untuk mengungkap kasus Novel,” bebernya.
Selain itu, Rizki mengajak kepada semua pihak agar memberikan dukungan kepada Polri maupun KPK yang telah bekerjasama untuk bisa mengungkap kotak pandora kasus Novel Baswedan. Dia tidak menginginkan ada pihak yang mencoba menggiring agar kasus Cicak vs Buaya kembali terjadi di era pemerintahan Jokowi.
“Kita tidak ingin kasus Cicak vs Buaya kembali terulang. Mari saling menghormati segala upaya yang dilakukan Polri untuk mengungkap misteri tersebut. Intinya jangan saling mendahului, dan tetap bekerjasama,” jelasnya.
Lebih jauh, Rizki mengapresiasi upaya Kapolri yang akan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk mendalami kasus penyiraman terhadap Novel.
“Hubungan kedua belah pihak sudah baik dan sudah terjalin kerjasama erat antara KPK dan Polri. Sekali lagi, kami mengecam keras jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan dan membenturkan keduanya dan digiring supaya isu itu seperti kasus Cicak vs Buaya,” tuturnya.
Dia menambahkan momentum seperti ini tepat dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan Polri dan KPK. Situasi ini terjadi disaat hembusan dan hantaman terhadap kinerja KPK dan Polri yang terus mendapatkan sorotan publik. Bahkan ini terjadi di tengah kritik beberapa pihak atas hak angket DPR terhadap KPK karena dianggap bermotif untuk melemahkan lembaga antikorupsi itu.
“Momentum tepat memang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Mereka ingin pemerintahan ini gaduh dan saling serang sehingga timbul ketidakpercayaan publik. Semoga KPK dan Polri bisa menetralisirnya,” tandasnya.